Kopertis Imbau Masyarakat Selektif Pilih PTS

Sekretaris Pelaksana Kopertis IX Sulawesi, Drs H Ibrahim Saman MM, meminta agar masyarakat memilih perguruan tinggi yang sudah memiliki izin dan sudah terakreditasi serta efektif. “Sebab ada beberapa di antara perguruan tinggi yang belum memiliki izin penyelenggaraan dari pemerintah,” katanya.  

Lokakarya Nasional Pengelolaan dan Penyuntingan Jurnal Ilmiah

Yth: Pimpinan PTS - Lingkungan Kopertis Wilayah IX Sulawesi

Terkirim dengan hormat, brosur Penataran Lokakarya Nasional Pengelolaan dan Penyuntingan Jurnal Ilmiah, pada;

Hari Kamis : 21 Juli 2011, s/d Minggu, 24 Juli 2011
Tempat : Klub Bunga Butik Resort, Jl. Kartika, No. 1, Batu, Jawa Timur.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat langsung menghubungi Sekretariat Panitia, melalui telepon (0341) 552115.

Demikian disampaikan, atas dukungan, partisipasi, dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Koordinator
Sekretaris Pelaksana

Drs. Ibrahim, M

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kopertis9-sulawesi.blogspot.com/]

50% Prodi PTS di Sulawesi Belum Terakreditasi

SELEKTIF. Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah Sulawesi mengingatkan calon mahasiswa baru (maba) 2011, agar selektif memilih perguruan tinggi swasta (PTS). Kopertis menyebutkan, dari sekira 1.000 program studi (prodi) di PTS se-Sulawesi, terdapat 50 persen yang belum terakreditasi. Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi Prof Basri Wello mengingatkan, beberapa perguruan tinggi tidak terbuka dalam memberikan informasi terkait program studi mereka.

-----------------

50% Prodi PTS di Sulawesi Belum Terakreditasi

Okezone.com
Selasa, 31 Mei 2011
http://kampus.okezone.com/read/2011/05/31/373/462821/50-prodi-pts-belum-terakreditasi

MAKASSAR– Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah Sulawesi mengingatkan calon mahasiswa baru (maba) 2011, agar selektif memilih perguruan tinggi swasta (PTS).

Kopertis menyebutkan, dari sekira 1.000 program studi (prodi) di PTS se-Sulawesi, terdapat 50 persen yang belum terakreditasi. Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi Basri Wello mengingatkan, beberapa perguruan tinggi tidak terbuka dalam memberikan informasi terkait program studi mereka.

Karena itu, calon mahasiswa baru diminta lebih selektif memilih program studi dan perguruan tinggi swasta, terutama menyangkut akreditasi prodi. Selain itu, setiap kampus memiliki kualitas yang berbeda, antara lain kualitas dan kuantitas dosen serta sarana dan prasarana.

“Pertama harus diperhatikan adalah akreditasi program studi yang dipilih. Harus ada kepastian bahwa prodi yang dipilih sudah terakreditasi A, B, atau C. Paling tidak sudah memiliki izin operasional dari Dikti melalui Kopertis.

"Sarana seperti tempat praktik harus ada. Jumlah dosen sesuai rasio, misalnya untuk prodi ilmu sosial, jumlah dosen harus satu berbanding 40, sedangkan eksakta satu berbanding 30. Itu bukan dosen pinjaman," kata Basri Wello.

Akreditasi penting untuk menjaga mutu dan kelayakan program studi. Selain itu, beberapa kasus merugikan alumni, antara lain ditolak bekerja pada instansi pemerintah lantaran terkendala prodi yang tidak terakreditasi.

Para alumni tidak diterima pada penerimaan CPNS 2010 di Sulsel dan daerah lainnya hanya lantaran prodi tidak terakreditasi. Guru besar UNM ini mengungkapkan, hanya 347 PTS di wilayah Sulawesi yang terdaftar resmi, selebihnya dinyatakan ilegal.

Beberapa kampus yang terlibat konflik internal juga kesulitan mendapatkan izin operasional. Khusus di Makassar, terdapat 107 perguruan tinggi swasta yang beberapa di antaranya masih dalam proses pengurusan akreditasi.

Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Syahnur Said mengungkapkan, transparansi setiap perguruan tinggi penting agar calon mahasiswa tidak salah memilih prodi. Hal yang harus dilakukan bagi PTS adalah jaminan kualitas dan tidak sekadar mengejar kuantitas mahasiswa.

Akreditasi prodi penting sebagai jaminan kualitas yang dikeluarkan lembaga eksternal, yakni BAN-PT. Dia mengakui, di UMI masih ada beberapa prodi yang belum terakreditasi. Prodi yang belum terakreditasi tersebut butuh proses, sebab baru dibuka di kampus ini. Pihaknya berjanji akan mengupayakan semua prodi di kampus swasta terbesar di Makassar akan terakreditasi tahun ini.

”Memang belum terakreditasi 100 persen, bisa dikatakan bahwa 90 persen prodi di UMI sudah terakreditasi,” tandasnya. (sindo)(//rfa)

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kopertis9-sulawesi.blogspot.com/]

STKIP Muhammadiyah Bulukumba Kini Jadi Pilihan Pertama

STKIP MUHAMMADIYAH BULUKUMBA. Perguruan tinggi swasta yang ada di Kabupaten Bulukumba dan sekitarnya sudah cukup banyak. Khusus di Bulukumba, tercatat sudah ada lima PTS. Namun berdasarkan data dan fakta yang ada, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Bulukumba kini telah menjadi pilihan pertama bagi calon mahasiswa baru di "Butta Panrita Lopi" dan sekitarnya. (Foto: Asnawin)

---------------

STKIP Muhammadiyah Bulukumba Kini Jadi Pilihan Pertama

Oleh: Asnawin

Perguruan tinggi swasta yang ada di Kabupaten Bulukumba dan sekitarnya sudah cukup banyak. Khusus di Bulukumba, tercatat sudah ada lima PTS. Jumlah tersebut belum termasuk PTS dan PTN yang membuka "kelas jauh" di Bulukumba (mahasiswanya ada, tetapi kampusnya tidak ada).

Namun berdasarkan data dan fakta yang ada, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Bulukumba kini telah menjadi pilihan pertama bagi calon mahasiswa baru di "Butta Panrita Lopi" dan sekitarnya.

Faktanya, jumlah mahasiswa aktif di STKIP Muhammadiyah pada 2011 ini sekitar 3.000 orang. Jumlah itu pun sudah dikurangi dengan 662 orang yang diwisuda pada 4 Mei 2011.

Ketua STKIP Muhammadiyah Bulukumba, Dr Hj A Sumrah AP MSi, kepada penulis di Makassar, Rabu, 18 Mei 2011, mengatakan, pihaknya juga sudah beberapa tahun terakhir ini terpaksa melakukan seleksi ketat dan menolak sebagian calon maba, karena calon maba yang mendaftar selalu meluber.

''Jumlah yang mendaftar selalu melebihi daya tampung yang ada,'' katanya.

Untuk menampung mahasiswa yang ada, STKIP Muhammadiyah Bulukumba telah membangun kampus baru di Jalan Potos Bulukumba-Bantaeng, tepatnya di Kampung Mario Rennu, Kecamatan Gantarang, Bulukumba. Di kampus II itu juga tengah dibangun masjid dan fasilitas pendukung lainnya.

Kampus induk atau kampus I terletak di Jl Ir Soekarno, yang berada di pusat kota Kabupaten Bulukumba.

''Tahun ini, kami akan menerima 800 mahasiswa baru,'' ujar Sumrah, wanita lajang yang tahun 2010 lalu tampil sebagai calon Wakil Bupati berpasangan dengan Andi Puli pada Pilkada Bulukumba.

Dewasa ini ada enam dosen negeri yang diperbantukan (dosen DPK) pada STKIP Muhammadiyah Bulukumba, 20 dosen tetap yayasan, serta puluhan dosen luar biasa dari kalangan akademisi dan praktisi.

Selain puluhan ruang perkuliahan, fasilitas yang ada saat ini antara lain laboratorium biologi, laboratorium micro teaching, laboratorium komputer, serta perpustakaan dan masjid.

KETUA STKIP MUHAMMADIYAH. Sumrah sudah dua periode menjadi Ketua STKIP Muhammadiyah Bulukumba, yakni periode pertama 2005-2009, dan periode kedua 2009-2013.


Sejak 1966

STKIP Muhammadiyah yang berdiri pada 1966 awalnya adalah perguruan tinggi yang berafiliasi pada IKIP Muhammadiyah Jakarta (sekarang Uhamka, Jakarta), kemudian menjadi filial dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar.

Tahun 1980, barulah STKIP Muhammadiyah Bulukumba berdiri sendiri dengan membuka program Diploma Tiga (D3) Pendidikan Sosial. Tahun 1985, status D3 Pendidikan Sosial ditingkatkan dan diubah menjadi program Sarjana (S1) Pendidikan Luar Sekolah.

Tahun 1996, perguruan tinggi ini menambah dua program studi baru, yakni S1 Pendidikan Biologi dan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.

Tahun 2010, STKIP Muhammadiyah Bulukumba kembali menambah satu program studi baru, yakni Pendidikan Bahasa Inggris, tetapi karena Surat Keputusan (SK) Izin Operasionalnya baru terbit pada November 2010, maka mereka baru akan menerima mahasiswa baru pada tahun akademik 2011-2012.

''Alumni kami tercatat sudah 2.560 orang. Mereka umumnya telah bekerja di berbagai kota dan kabupaten, seperti di Sulawesi Utara, Kalimantan, Maluku, dan Jawa,'' kata Sumrah.

[Terima kasih atas kunjungan, komentar, saran, dan kritikan anda di blog: http://kopertis9-sulawesi.blogspot.com/]